Pengertian Kebijakan Publik

Sering kali masyarakat Indonesia mendengar yang namanya kebijakan publik (public policy). Baik di seminar, televisi, maupun media cetak. Sayangnya tidak sedikit yang masih belum paham mengenai pengertian kebijakan publik, contoh, dan pengaruhnya di kehidupan nyata.

Padahal ilmu ini sangat penting dipahami oleh mereka. Agar masyarakat dapat turut serta mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Jika Anda adalah salah satu dari mereka yang masih belum mengerti dengan jelas tentang apa itu kebijakan publik,  Maka penjelasan dibawah ini dapat membantu Anda.

Pengertian Kebijakan Publik Secara Umum

Sebenarnya kebijakan publik adalah suatu bidang keilmuan yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada baiknya sebelum menjurus kepada pengertian kebijakan publik secara akademik. Definisi kebijakan publik secara umum juga perlu dipahami.

Dengan begitu, ketika Anda mempelajari pengertian dari berbagai pakar, tentu akan menjadi lebih mudah paham.

Jika kebijakan publik dapat diilustrasikan dengan permainan catur, maka ia adalah pemain yang menggerakkan 32 buah catur miliknya.

Setiap gerakan tersebut akan menentukan nasib dan masa depan masing-masing buah catur. Begitu juga, dengan kebijakan publik, ia adalah cara pemerintah untuk menentukan nasib dan masa depan rakyatnya.

Secara umum kebijakan publik adalah penyusunan agenda pemerintah yang diformulasikan untuk menyelesaikan isu/ masalah publik.

Setelah itu pemerintah akan melegistimasinya secara hukum serta membuat evaluasi ketika kebijakan itu telah terealisasikan. Adapun karakteristik dari setiap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

  1. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mengatasi masalah-masalah publik.
  2. Memiliki tujuan nasional dan mengena seluruh lapisan masyarakat
  3. Terealisasikan dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan dari para pejabat pemerintah.

Dari uraian diatas, kebijakan publik dan pemerintah sebenarnya saling berkaitan erat. Sebab pemerintah adalah pelaku (policy maker) yang menyusun kebijakan yang telah ada.

Tujuan pembuatannya haruslah demi kesejahteraan dan kebahagian seluruh lapisan masyarakat. Seperti contoh kebijakan green and clean di 33 kecamatan di Surabaya, yang diinisiasi oleh ibu Risma sebagai wali kota Surabaya.

Semua kebijakan ini haruslah memberi dampak positif bagi masyarakat. Meskipun begitu, tidak jarang kebijakan publik gagal memberi dampak positif bagi mereka.

Dengan begitu pengertian kebijakan publik secara umum tidak selalu bermakna positif. Bahkan terkadang membahayakan jika tidak dipikirkan matang-matang oleh pemerintah.

  Pengertian Data Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Pengertian Kebijakan Publik
beinspiredchannel.com

Gambaran dan penjelasan diatas hanyalah sekelumit dari pengertian kebijakan publik. Setiap ahli kebijakan publik memiliki pengertian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Berikut beberapa definisi mengenai kebijakan publik dari para pakarnya:

  1. Candre Dan Plano mengatakan bahwa kebijakan publik ialah menggunakan sumberdaya-sumberdaya nasional secara efektif untuk menguraikan, mengidentifikasi serta memecahkan problem-problem nasional yang dibebankan pada pemerintah.
  2. Leo Agustino menggambarkan kebijakan publik sebagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam suatu kondisi yang spesifik untuk dicari pemecahan dan jalan keluarnya.
  3. Kebijakan publik menurut William Dunn adalah kompleksitas dari berbagai ketergantungan pada bentuk dan macam yang saling berhubungan satu sama lain dan dibuat oleh pemerintah.
  4. Bagi Woll definisi kebijakan publik yang tepat adalah segala aktivitas yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan problem-problem publik dengan memakai instrumen dari institusi-institusi pembuat kebijakan, semisal kementerian dan jajaran-jajarannya.

Dari berbagai pengertian kebijakan publik diatas, Anda semestinya sudah bisa menyadari bahwa untuk membuat kebijakan publik yang baik diperlukan berbagai tahapan-tahapan.

Para pejabat, penguasa maupun wakil rakyat harus menerapkan tahapan-tahapan tersebut ketika berencana membuat suatu kebijakan. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

  1. Menyusun agenda kebijakan yaitu dengan cara menentukan setiap masalah dari setiap isu yang dianggap urgen dan diprioritaskan daripada yang lain.
  2. menfomulasikan agenda kebijakan yang telah dibuat dengan cara merumuskan inti masalah dan pemecahannya oleh para pejabat dan penguasa.
  3. Melegitimasi hasil formulasi kebijakan-kebijakan yang sudah berbentuk intruksi dan tindakan dari pemerintah
  4. Implementasi kebijakan tersebut secara masif dan merata sehingga acap kali menimbulkan berbadai dampak dan reaksi.
  5. Mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat dengan melihat dampak, reaksi masyarakat serta terealisasikan atau tidaknya tujuan kebijakan tersebut.

Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Jenis Kebijakan Publik
hungarytoday.hu

Para ahli mengklasifikasi Kebijakan publik yang pernah dibuat oleh pemerintah menurut tingkatan, pola dan kekuatan legistimasinya.

Easton membagi jenis-jenis kebijakan publik menjadi 3 macam. Ketiganya saling berhubungan erat dan selalu menjadi topik penting di tengah-tengah masyarakat. Ketiga jenis itu beserta pengertiannya adalah:

  1. Kebijakan Nasional (Makro), yaitu setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Majelis Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden. Contohnya seperti UUD, UU, ketetapan MPR dan PERPU.
  2. Kebijakan umum (Mikro), yaitu kebijakan yang hanya bisa dibuat oleh presiden. Contohnya seperti Peraturan Pemerintah, KEPRES dan INPRES.
  3. Kebijakan pelaksanaan (Meso), yaitu setiap keputusan, peraturan dan intruksi yang dibuat oleh para pejabat setingkat menteri. Contohnya seperti surat edaran menteri, SKB antar menteri dan lain sebagainya.
  Pengertian Tari Tradisional: Jenis, Ciri-Ciri dan Unsurnya

Selain itu, jenis kebijakan dapat juga diklasifikasikan menjadi 3 pola kebijakan, distributif, redistributif dan regulator. Pengertian ketiganya sebagai berikut:

  1. Distributif, yaitu suatu kebijakan yang dinilai memberi dan mengatur keuntungan. Jenis kebijakan ini bisa berupa pelayanan maupun hal lainnya, baik kepada kelompok, individu maupun perusaahaan.
  2. Redistributif, yaitu kebijakan yang menyinggung pengaturan alokasi setiap kekayaan, kepemilikan dan hak-hal warga negara.
  3. Regolutar, yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang selain dari dua pengertian diatas. Dalam artian kebijakan yang berkutat pada pelarangan, pembatasi, dan kewenangan sesuatu. Misalnya seperti kebijakan pelarangan memakai senjata.

Jenis-jenis kebijakan publik diatas telah banyak dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah, baik MPR, DPR, Kementerian dan presiden. Maka Anda bisa mencarinya langsung di berita-berita terbaru. Anda juga bisa menganalisanya apakah ini termasuk kebijakan makro, mikro, atau meso.

Contoh Kebijakan Publik

contoh kebijakan publik
3.bp.blogspot.com

Contoh kebijakan publik memang tidak terhitung jumlahnya. Sebab setiap pergantiaan kekuasaan selalu ada kebijakan baru yang dibuat, ditambahi atau dibenahi.

Kebijakan-kebijakan ini tentunya mengundang respon yang beragam dari pengamat, peneliti bahkan oleh kelompok masyarakat. Ada yang mengganggapnya gagal atau sukses. Berikut beberapa sample dari kebijakan publik yang paling terbaru:

  1. Kebijakan publik pemprov DKI yang mengizinkan PKL berjualan.
  2. Kebijakan DPR untuk menerbitkan Perppu KPK
  3. Kebijakan impor bawang oleh kementerian perdagangan
  4. Perpres presiden no. 16 2019 mengenai penyesuaian gaji pokok PNS
  5. Surat edaran menteri BUMN 2019 tentang pengelolaan badan usaha milik negara yang bersih melalui implementasi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan intern.

Contoh dari pengertian kebijakan publik diatas hanyalah sebagian kecil dari kebijakan-kebijakan yang pernah diterbitkan oleh pemerintah. Anda bisa mencarinya sendiri dari sumber-sumber lain.

Akan lebih baik jika menganalisanya menggunakan respon dan komentar pengamat mengenai kebijakan tersebut. Sebab kebijakan publik adalah kewajiban pemerintah demi mensejahterakan rakyat. Dan baca juga artikel terkait mengenai pengertian rule of law. Semoga bermanfaat

Leave a Comment